4. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Tambang. esdm. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 241 ha. Penggunaan kawasan hutan untuk sektor non-kehutanan dapat dilaksanakan melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Tukar Menukar. Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: turunnya permukaan tanah; berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan terjadinya kerusakan. Bulu burung atau memanjang. Pergantian Nilai Investasi. 2 Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA2014. Namun, dalam konteks pencabutan izin tambang, terdapat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan UU No. Sebagai upaya peningkatan peran para pihak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian Karhutla bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan. Kami siap membantu dan melakukan pendampingan dalam pengurusan IPPKH mulai sejak pengurusan rekomendasi Gubernur, Penyediaan data hingga terbitnya SK IPPKH. Namun, dalam konteks pencabutan izin tambang, terdapat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022. “Hari ini kita lakukan peninjauan tapal batas lahan kompensasi Ponpes Nurul Ulum Sutojayan,” kata Perencana Ahli Muda Bappeda Blitar, Fia Laksono, Kamis (24/11/2022). Kami diperkuat oleh tim yang bergerak dengan cepat dan profesional. 243 Ha (5,92% dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi), yang terdiri dari IPPKH Non Tambang (pembangunan jalan umum, jalan tol, dan jaringan komunikasi) sebanyak 6 unit dengan. Menyelesaikan tata batas areal IPPKH; Menyerahkan lahan kompensasi bagi pemohon IPPKH dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi; Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1 : 50. Namun berdasarkan Permenhut No. Aliran air dari beberapa anak sungai mengalir ke sungai utama. 50, 2019 sebanyak 66. PT. Jakarta -. Melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem. Sanksi Administratif Tunduk terhadap ketentuan kewajiban pemenuhan IPPKH dalam kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan, maka sesuai dengan Pasal 119 UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan kawasan hutan yang lebih baik dan berkelanjutan, serta memperkuat penerapan prinsip kehati. Namun di lampirannya SPP penggantian nilai tegakan disebutnya SPP GR. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021. 57 8 SULAWESI TENGAH Bintangdelapan Mineral Blok II, PT (Bintangdelapan Wahana, PT) Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya 4/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 127. – ketenagalistrikan. Perusahaan telah membayar sejumlah nilai yang disepakati kepada. Sebab, lahan tersebut berada dalam kawasan hutan yang telah diatur dalam izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang dimiliki perusahaan. Ia juga menekankan agar Aktivitas PD Aneka Usaha Kolaka tersebut segera di hentikan. MoU: 2015/06/02 - 03:17 am Naskah kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional The IPPKH holder submits a report on the fulfillment of commitments through OSS; Reports will be checked within 20 working days (no later) OSS System will issue a notification in the form of: statement that the IPPKH Holder has fulfilled all commitments; and; Cancellation of IPPKH if the IPPKH Holder fails to fulfill the commitment. (2) Dalam hal evaluasi dalam rangka perpanjangan persetujuan prinsip penggunaanEko Agustinus, 8111417246 (2021) IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) DALAM PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS BATANG – SEMARAN. 2019-08-28 KLHK 7099 PIPPIB 2019. 2014 No. March 2000. 12. Dalam penggunaan hutan baik untuk komersil maupun non komersil dipengaruhui oleh banyak variabel, sehingga untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan dalam mengurus ini pinjam pakai hutan atau IPPKH harus dicari tahu terlebih dahulu terkait. DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN * * * * * * * * * * * * * DASAR HUKUM UU No. klik persyaratan permohonan (ppkh/ippkh) Pengertian Terkait Rehabilitasi DAS IPPKH. PT GKP sendiri telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi (IUP-OP) sejak 2019 dan Izin Pinjaman Kawasan. - Terra Drone Indonesia, perusahaan penyedia jasa dan teknologi drone industri, beberapa waktu lalu berhasil menyelesaikan akuisisi foto udara menggunakan drone untuk PT Bukit Asam Tbk. Secara definitif Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah termasuk izin yang penting bagi khalayak di bidang pertambangan ; – minyak dan gas bumi. Bersama-sama dengan hutan produksi, terdapat izin lain yang disebut diatas yaitu izin pinjamn pakai kawasan hutan (IPPKH) dan yang terbaru adalah perizinan berusaha pada kegiatan Perhutanan Sosial. panas bumi. dalam IPPKH (YANG DIKERJAKAN) Waktu penyelesaian : 1 tahun sebelum IPPKH berakhir/ dikembalikan. ippkh-se; ippkh-op; pnbp; kompensasi; rehabilitasi; peta : izin pinjam pakai kawasan hutan untuk operasi produksi dan non tambang. Kamis, 20 Jul 2023 15:41 WIB. 1. Unduh dokumen PDF tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa ketidakadaannya. 1. com. Tahapan penyusunan rencana penebangan pada IPPKH sebagai berikut: Melaksanakan Timber Cruising (TC) 100% atas areal yang akan dilakukan pembukaan lahan. 3. IPPKH merupakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan. c. April 06, 2022 hutan , ippkh , konsultan , ppkh , tata batas. “Hal ini jelas menyalahi aturan perundang-undangan yang telah di atur dalam pasal 38 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan (UU kehutanan) dan jelas juga sudah melakukan aktivitas di luar IUP yang. Berdasarkan data penutupan lahan KLHK tahun 2019, dari total IPPKH pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan seluas kurang lebih 55. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak UU No. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pajak bagi pemegang IUP dan IUPK tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. Rehabilitasi DAS merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 72 65 SUMATERA SELATAN Dapo Agro Makmur, PT Pembangunan Jalan Angkutan Kelapa Sawit 27/1/IPPKH/PMA/2016 5. Penerbitan IPPKH di era Jokowi hanya kalah oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) yakni sebanyak 322. 3/1/IPPKH-PB/PMA/2017 153,11. republik indonesia. 48/KUH-1/IPPKH-HL/2021 yang disahkan tanggal 16. - 4- 2. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (“UU. Kawasan hutan yang dilakukan Tinjauan Lapang Batas ini berada di Desa Kaligambir dan Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. IPPKH adalah izin pinjam pakai kawasan hutan. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan. Kini pengguna dapat menikmati fitur analisis data, geoprocessing, geotagging, drag and drop data file dengan teknologi mapviewer. Sementara IPPKH yang terbit setelah tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 32 unit, dengan luas kurang lebih 11. Mengetahui itu, Reki mencoba menolak rekomendasi IPPKH MBJ melalui surat No 100a/XI-2017 sekaligus mengirimkan surat kepada Menteri KLHK perihal penolakan pembangunan jalur pengangkutan batubara. Normalnya, jatah. Kilau Surya Alam Lestari Konsultan IPPKH Profesional Kami adalah profesional konsultan yang membantu mengurus IPPKH, Rehabilitasi DAS, Tata Batas dan lain-lain. Kelima IPPKH tersebut diharapkan dapat melaksanakan perencanaan partisipatif terpadu, komprehensif, dan mampu menjawab tiga tantangan yaitu kelayakan, diterima secara sosial/ masyarakat dan berkelanjutan. id _ Bumi Oheo Kabupaten Konawe Utara (Konut) sebagai salah satu dari 17 kabupaten dan kota yang ada dalam Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki kekayaan alam berlimpah, dari pertanian, perikanan,. Hal ini dalam rangka pemenuhan kewajiban perusahaan atas penggunaan kawasan hutan, Hal tersebut disampaikan Menteri. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; UU Nomor 41 Tahun 1999; dan. Selanjutnya, Blok Bahodopi akan melanjutkan kegiatan pengeboran di tahun 2021 setelah mendapatkan izin IPPKH operasi produksi. Dadang Furqon. Surat permohonan yang dilampiri dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan pets lokasi yang dimohon skala 1:5. Diantara tugas kontraktor dalam inventarisasi tegakan adalah menentukan ukuran dari tinggi dan diameter pohon. Dengan adanya deregulasi IPPKH ini, maka waktu pengurusan ijin penggunaan kawasan hutan untuk sektor pertambangan dan energi kini hanya membutuhkan sekitar 12-15 hari dari sebelumnya mencapai 2 hingga 4 tahun. Data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutan hingga maret 2019 mencatat ada, 84 izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk operasi produksi tambang dan non [email protected] SULAWESI TENGGARA Antam (Persero) Tbk. Bukti Transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan. Rehabilitasi DAS wajib bagi pemegang IPPKH. pranadipo. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah termasuk izin yang penting bagi khalayak di bidang. Menurut Bahlil, satgas tidak mau melakukan tindakan yang berdampak pada indikasi penzaliman kepada pengusaha. SK. 000 atau skala. 337 hektare. 000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) harus melakukan dua kewajiban terkait dengan reklamasi hutan bekas tambang dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). HPL sebagai perusahaan yang menjadi pemilik kayu-kayu tersegel tersebut merupakan perusahan yang sudah memiliki perizinan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Stelah link unduh muncul sesuai tipe dokumen yang diunggah, maka klik tombol "Close" untuk kembali ke halaman pengisian data profil perusahaan. 87, 2020 sebanyak 81. PNGIMR Papua New Guinea Institute of Medical Research. 8 86 KALIMANTAN TENGAH Utami Jaya Mulia, PT Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya 21/1/IPPKH/PMDN/2015 915. Kawasan Hutan (IPPKH). "Karena di Sultra ini masih ada kurang lebih 44 IPPKH dari 90-an yang belum mengusulkan permohonan calon lokasi, itu luasnya 24 ribu. 52 MALUKU UTARA Gane Permai Sentosa, PT Operasi Produksi Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya 91/1/IPPKH/PMDN/2017 479. menyerahkan lahan kompensasi bagi permohonan IPPKH dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi; Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1:50. Ketua Poros Muda Sultra Jefri Rembasa mengungkapkan bahwa PT. 000, menggunakan Kop Perusahaan yang. Hubungi Kami 5 + ★★★★★ 5/5 Project. Apabila semua Izin sudah siap baik yang terkait dengan UU Minyak dan Gas Bumi, UU Mineral Batubara atau UU Panas Bumi juga UU Lingkungan Hidup dan semua. 2) Seluruh KPH dalam Perum Perhutani. Dua perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) dilaporkan ke polisi atas dugaan aktivitas penambangan ilegal. 0/8/2019 tanggal 9 agustus 2019Banten (ANTARA) - PT Wana Inti Kahuripan Intiga (PT WIKI) mengadukan atas terbitnya beberapa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di dalam area kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) milik PT WIKI, kepada Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budi Djiwandono, di Jakarta, Senin (9/01/2023). 251 ha. KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan menindak perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang tidak. 6 sisanya terbagi ke usaha migas, jalan dan pembangunan gardu listrik. No Surat Permohonan IPPKH Operasi Produksi/Eksploitasi . 4/VII-PKH/2014 Tanggal 23 September 2014. 9. Jonan juga mengingatkan kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) perlu dijalankan oleh para pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) karena pada dasarnya areal pertambangan mereka merupakan milik negara. id. PNG Papau New Guinea. f. . nomor sk: tanggal sk masa berlaku: penggunaan 2008: 2009 2010: 2011 2012: 2013 2014: 2015 2016Sejatinya, pencabutan IUP-IUP tersebut terjadi karena perusahaan yang telah mengantongi izin usaha, termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), tidak kunjung menyerahkan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB). Kawasan Hutan (IPPKH) melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan pelayanan publik untuk pemukiman masyarakat, perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 152,43 %. c. com g. dengan pengolahan data citra satelit dengan metode klasifikasi vegetasi. Konsep Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk Usaha Pertambangan. SKKMIGAS-Pertamina EP, PT Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Lapangan Jirak dan Akses Jalan. Laporan hasil penataan batas calon area PPKH beserta peta lampirannya yang sudah disahkan oleh pejabat instansi yang berwenang; c. WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kamis, 26 September 2019 | 19:58 WIB; Oleh : Administrator; WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan situs data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan yang memberikan akses terhadapi data dan informasi geospasial secara. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah termasuk izin yang penting bagi khalayak di bidang pertambangan ; minyak dan gas bumi. 394/PKTL/REN/PLA. . Namun apabila terjadi banjir, akan berlangsung cukup lama. permohonan IPPKH untuk perizinan berusaha sektor ketenagalistrikan, sektor perindustrian, atau sektor perhubungan, yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum memenuhi persyaratan, penyelesaiannya diproses di Lembaga OSS melalui sistem elektronik terintegrasi; c. com - PT Kayan Hydro Energy (KHE) sudah menerima Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk proyek Bendungan 1 Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA) Kayan Cascade. jasa pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan (ippkh) pertambangan & non pertambangan. Ini tidak terlalu banyak kalau dibandingkan total PNBP kita. 439,36 hektare. PROVINSI. 1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; b. Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pengelolaan lingkungan pasca kegiatan pertambangan. Intisari Jawaban. Desember 2017, Dinas Kehutanan Jambi mengajukan surat kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK. Surat Keputusan PPKH beserta peta lampirannya; b. Namun, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum mengajukan IPPKH, yaitu antara lain: Luas IPPKH untuk kegiatan pertambangan pada kawasan hutan produksi yang dibebani izin. Metodologi yang digunakan adalah multi-dimensional scaling (MDS) berdasarkan lima dimensi, yaitu: ekologi, ekonomi, sosial budaya, hukum dan1) Pemagang izin pemanfaatan (IUPHHK/IPPKH/IPK dan pemegang hak atas tanah pada APL) sebanyak 1. Ini biasanya kekurangan keuangan,” ujar Bahlil. com, JAKARTA – PT Kideco Jaya Agung menilai penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) kepada perusahaan itu dilakukan tanpa melalui prosedur yang tepat. tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan padaBisnis. Khusus di Blok Merdeka dimana sebagian berada didalam kawasan hutan melalui skema Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 1209. Per 2023-09-25. pengajuan IPPKH operasi produksi. Aneka Usaha Kolaka beroperasi tanpa IPPKH. Lembaga Konsultan: PT Kilausurya Alam Lestari. Namun jika izin diperoleh di pertengahan tahun, rencana penebangan dibuat setelah izin terbit sampai dengan bulan Desember. IPPKH diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 61/1/IPPKH/PMDH/2017, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. panas bumi. REKLAMASI HUTAN (di DALAM areal IPPKH) Bagi IPPKH yang berada pada Provinsi dengan luas kurang dari 30% (Lampung, Jawa, dan Bali). Timber cruising dilakukan oleh GANISPHPL Perencanaan Hutan. Komposisi jangka waktu yang dibutuhkan dari 38 pihak pemegang persetujuan prinsip PKH untuk memperoleh IPPKH Sumber: Direktorat Penggunaaan Kawasan Hutan, 2014 Gambar 4. Mengisi tanggal berlaku dokumen yang diunggah. 126. – ketenagalistrikan. Data yang dirilis adalah data IPPKH dan Pelepasan Kawasan Hutan sejak tahun 1985 hingga tahun 2020 atau sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo. Baru-baru ini, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat banyak perusahaan tambang di Indonesia yang tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). bahwa untuk percepatan dan peningkatan. Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) harus tetap . Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: turunnya permukaan tanah; berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan terjadinya kerusakan akuiver air tanah; Larangan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi kegiatan. Peraturan Terkait : 2016/10/17 - 09:49 am Surat Penyampaian Laporan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan semesteran (6 bulanan) secara On-Line (S. Semester II terhitung dari Bulan Juli 2014 s/d Desember 2014. Nah, ini harus dikembalikan dengan sebaik-baiknya,” kata. 087 IUP dengan total luas lahan 3. Informasi Perizinan IPPKH Untuk Operasi Produksi Tambang - NonTambang. Alumni Fakultas Kehutanan UHO itu menegaskan, dirinya akan segera menindak lanjuti terkait dugaan kejahatan kehutanan PT BSJ. G. 439 hektare, dan HGU Perkebunan dengan total luas 34. . 243 Ha (5,92 persen dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi), yang terdiri dari IPPKH Non Tambang (pembangunan jalan umum, jalan tol, dan jaringan komunikasi) sebanyak 6 unit dengan luas kurang lebih 1. Baramutiara Prima, PT Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya. Peraturan menteri lingkungan hidup. 2. Ia menambahkan sementara jelas dalam Undang-Undang. Tahun : 2023. Medan Merdeka Utara No. Setidaknya terdapat lima kriteria pencabutan IUP Mineral dan Batubara yang tidak berkegiatan, yakni perusahaan dinyatakan pailit, masa berlaku izin sudah habis, dan sudah ada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) namun tidak mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) per bulan Juni 2021. Untuk tujuan komersial luasnya 1:2 REBOISASI LAHAN KOMPENSASI Bagi IPPKH untuk. 5 of 1990 concerning Conservation of Natural. 18 KALIMANTAN SELATAN Baramarta, PD Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya 15/1/IPPKH/PMDN/2018 431. mendapatkan IPPKH Sumber: Direktorat Penggunaaan Kawasan Hutan, 2014 Gambar 3. Sebagai perbandingan, Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, hanya memberikan izin 66. Mahkamah Agung RI: Jl. 3. Walhi menggugat Gubernur yang telah menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Nomor 522. OIC-CA 2023 Jadi Ajang Mengenalkan Kebhinekaan Budaya Islam Indonesia. IPPKH merupakan. 18/Menhut-II/2011 dan SK IPPKH No. – panas bumi. “IPPKH kan lahan negara, lahan hutan, dan sebagainya. KAMIRZU for the. a. Tahun Kedua dan seterusnya: Setiap tanggal terbitnya SK IPPKH dari Menteri Kehutanan • Baseline merupakan rencana PKH, Jadi pembayaran PNBP berdasarkan rencana, dan bukan menunggu realisasi PKH.